Sidang Isbat, Menghamburkan Uang Rakyat

MALANG - Pengasuh Majelis Taklim Semain Kota Malang, Ruwiyanto melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan sidang isbat yang rutin digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia setiap menjelang 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah.

Menurutnya, sidang isbat telah berubah menjadi agenda seremonial tahunan yang menghabiskan anggaran negara tanpa urgensi yang memadai.

Bagi Ruwiyanto, perkembangan ilmu astronomi modern telah mencapai tingkat presisi tinggi. Penentuan awal Ramadan, kata dia, bukan lagi wilayah spekulatif. Dengan metode hisab astronomi, kalender hijriah bahkan bisa diproyeksikan puluhan tahun ke depan.

"Fenomena gerhana bulan yang akan terjadi 50 tahun mendatang sudah dapat diprediksi hari ini secara akurat dan presisi. Jika gerhana saja bisa dihitung jauh hari, penentuan 1 Ramadan tidak relevan jika diputuskan setiap tahun." Kata Ruwiyanto

"Logika ilmiah ini seharusnya menjadi dasar kebijakan pemerintah sehingga bisa menghemat uang rakyat" lanjutnya.

Pemerintah menurut Ruwiyanto tidak perlu lagi menggelar sidang isbat setiap tahun bila data astronomi sudah tersedia dan bisa disahkan sebagai kalender hijriah nasional jangka panjang.

Ia bahkan menuding, praktik tahunan tersebut berpotensi menjadi proyek rutin yang menyedot anggaran, meski nilainya tidak fantastis dibanding belanja negara secara keseluruhan.

Namun di sisi lain, perlu diakui bahwa sidang isbat bukan sekadar forum membaca data astronomi. Di dalamnya hadir perwakilan ormas Islam, pakar falak, dan berbagai unsur keagamaan. Sidang ini sering dipandang sebagai ruang legitimasi sosial dan simbol kehati-hatian pemerintah dalam urusan ibadah umat.

Dengan kata lain, sidang isbat bukan hanya soal sains, tetapi juga soal otoritas, kebersamaan, dan penerimaan publik.
Kritik Ruwiyanto tetap relevan sebagai pengingat agar negara selalu mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Jika secara ilmiah penentuan kalender hijriah dapat dipastikan jauh hari, mungkin sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang format sidang isbat, apakah tetap diperlukan sebagai forum tahunan, atau cukup menjadi pengesahan administratif dari kalender yang telah disusun secara ilmiah dan permanen.

Perdebatan setiap awal memasuki 1 Ramadhan, 1 Syawal dan Dzulhijjah bukan sekadar soal biaya saja, tetapi tentang bagaimana negara menyeimbangkan antara rasionalitas ilmiah, tradisi keagamaan, dan kepentingan persatuan umat.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama harusnya mencari tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan bermartabat, serta menghindari pemborosan anggaran hanya untuk sidang yang menurut saya tidak berguna" Pungkas kandidat Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural Universitas Islam Malang tersebut.